VC dengan Sekjen Kemendagri, Kepala Bappeda Lutim Sampaikan Musrenbang dan Rapat Akan Digelar Secara Virtual

Vale Idul Fitri

MALILI,sinyaltajam.com – Menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo saat sidang terbatas penanganan Covid-19, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan Video Conference (Vidcon) guna mendengarkan arahan Plt. Sekjen Kemendagri yang diikuti seluruh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se Indonesia, Selasa (07/04/2020).

Begitupun Bappeda Kabupaten Lutim, juga turut serta dalam VC tersebut. Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Bappeda Lutim , Budiman mengatakan bahwa arahan dari Plt. Sekjen Kemendagri mengenai kesiapan daerah dalam perencanaan di tahun anggaran 2020 dan 2021.

Pelaksanaan Video Conference yang dimonitor dari ruang kerja Kepala Bappeda Lutim itu, yang mana Kabupaten Lutim, Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam wilayah Indonesia Bagian Tengah (Sulawesi dan Kalimantan).

Kepala Bappeda Lutim , Budiman

“Dalam VC, Plt. Sekjen Kemendagri memberikan arahan terkait kesiapan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan di tahun anggaran 2020 dan 2021,” ujar Budiman.

Selain itu, lanjut Budiman ada juga dibahas rencana Refocusing dan Realokasi anggaran program kegiatan pembangunan dalam rangka penanganan Covid-19.

“Imbas dari Pandemi Covid-19 ini, banyak hal dalam perencanaan pembangunan daerah yang harus diatur kembali, olehnya kami diarahkan untuk melakukan pemetaan. Termasuk pemetaan Nomenklatur dalam penyusunan dokumen perencanaan program kegiatan pada persiapan APBD tahun 2021,” jelasnya.

Lebih jauh Budiman mengungkapkan, pihaknya akan terus bekerja ditengah merebaknya Pandemi Covid-19, dan tetap berkoordinasi dengan segenap SKPD dan DPRD.

“Pertemuan virtual seperti Video Conference akan kami lakukan saat berkoordinasi dengan segenap SKPD dan DPRD, termasuk pelaksanaan Musrembang. Untuk itu saya berharap teman-teman yang ada di Bappeda ini, terus aktif bertugas di tengah Pandemi ini,” ungkap Budiman menyemangati.

Saat ini kata Kepala Bappeda Lutim itu, pihaknya masih dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) awal. Ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan sebelum penyusunan APBD tahun 2021.

“Saat ini kita masih dalam tahapan RKPD awal, kemudian terus berproses hingga pada tahapan RKPD akhir. Pada tahapan RKPD akhir, baru bisa diketahui berapa total pendapatan dan belanja daerah yang akan diatur dalam APBD tahun 2021 kelak.” pungkas Budiman.

(tim/red1)

JANGAN LEWATKAN