LUTIM, SINYALTAJAM.com — Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur Masa Sidang ke-IX Tahun 2024/2025 yang digelar pada Senin (11/11/2024), legislator Wahidin, S.AN., menyampaikan pandangan Fraksi Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Lutim TA 2025.
Disampaikan bahwa APBD merupakan bentuk manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus juga sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Karena itu, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan penggunaannya harus dipertanggungjawabkan.
“Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat serta memberikan kebaikan yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Wahidin.
Mengenai hal ini, Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur merasa perlu mengetahui kondisinya agar, dalam pembahasan rancangan APBD nanti, kami dapat memberikan pertimbangan yang objektif, efektif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Lutim. Karena itu, kondisi riil APBD selayaknya dipahami secara utuh,” tandasnya.
Adapun pandangan Fraksi Golkar terhadap Ranperda APBD TA 2025 yang disampaikan oleh Legislator Wahidin, S.AN., sebagai berikut:
Pertama, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi penyerahan Rancangan Perda tentang APBD TA 2025 agar dapat dijalankan sesuai jadwal yang diamanatkan dalam regulasi keuangan daerah.
Kedua, Fraksi Partai Golkar memandang bahwa pencapaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur adalah tujuan utama, mengingat potensi Kabupaten Luwu Timur dengan kesuburan sumber daya alam dan SDM yang merupakan bekal utama untuk membangun Luwu Timur yang berkelanjutan, lebih maju, dan lebih sejahtera berdasarkan nilai agama dan budaya.
Ketiga, terkait APBD TA 2025, Fraksi Partai Golkar berharap agar orientasi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama. Karena itu, kami meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target pembangunan secara merata.
Fraksi Partai Golkar berharap agar pelayanan kepada masyarakat dalam sektor-sektor umum terus ditingkatkan, seperti infrastruktur jalan raya, pertanian, pendidikan, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kecil.
“Pada dasarnya, Fraksi Partai Golkar dapat memahami berbagai pertimbangan, termasuk kebijakan melakukan refocusing sebagai landasan guna efektivitas belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2025, dan menerima Ranperda tentang APBD TA 2025 untuk kemudian dibahas pada tahap selanjutnya,” pungkas Wahidin.
Lap. Masding
