LUWU, SINYALTAJAM.COM — Bupati Luwu, Patahudding, menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama unsur Forkopimda, perangkat daerah, Perwakilan PT. Pertanian, serta perwakilan 11 SPBU di Kabupaten Luwu di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Kamis (10/9/2026).
Bupati meminta seluruh pihak terkait mengevaluasi mekanisme penyaluran BBM subsidi, termasuk penggunaan barcode bagi petani dan nelayan. Data penerima perlu diverifikasi secara berkala untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi persyaratan.
“Perbaiki penyalurannya karena bagaimana supaya semua kegiatan masyarakat ini bisa lancar. BBM subsidi harus diberikan kepada yang betul-betul berhak. Jangan masyarakat yang sudah susah dibuat semakin susah,” tegas Bupati Luwu.
Bupati juga meminta Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan melakukan evaluasi terhadap penerbitan barcode bagi petani dan nelayan. Verifikasi dapat dilakukan dengan memastikan status penerima sebagai petani serta kepemilikan sarana usaha bagi nelayan.
Selain itu, Bupati meminta pihak SPBU dan Pertamina memperhatikan kecukupan pasokan serta menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi.
“Kita berharap penyaluran BBM subsidi ini bisa lancar. Mana yang masuk, mana yang keluar, dan ke mana penyalurannya harus jelas. Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muh. Rudi, mengatakan pemerintah daerah akan memperkuat pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM subsidi. Pemerintah juga akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan satuan tugas yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan pemantauan serta pengawasan.
“Jaga hak masyarakat untuk mendapatkan BBM Subsidi. Kelangkaan ini jangan sampai berlanjut. Kita akan melakukan audit ke dinas terkait, khususnya pengeluaran barcode. Kita juga akan menghadapi panen raya, sehingga masyarakat harus mendapatkan pelayanan.” kata Muh. Rudi.
Ia juga meminta aparat penegak hukum melakukan pengawasan secara objektif dan tidak tebang pilih terhadap setiap dugaan pelanggaran dalam distribusi BBM subsidi.
Bupati Luwu menekankan persoalan ketersediaan BBM harus segera ditangani, terlebih Kabupaten Luwu akan memasuki masa panen. Kelancaran distribusi BBM dinilai penting untuk mendukung aktivitas pertanian, perikanan, transportasi, hingga berbagai kegiatan pelayanan dan pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Luwu berharap evaluasi dan pengawasan yang diperkuat dapat mencegah kelangkaan berulang serta memastikan BBM subsidi tersedia bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Laporan: Supriadi Parintak
