Oleh: Dr. Ahmad Budidarma
(Doktor Manajemen Pendidikan)
SINYAL TAJAM.COM – “Tidak ada pendidikan yang bermutu tanpa guru, dan tidak ada keadilan pendidikan tanpa pemerataan guru.”
Kalimat sederhana ini mengandung makna mendalam yang kerap terabaikan dalam perjalanan pembangunan pendidikan nasional. Selama ini, perhatian lebih banyak tertuju pada pembaruan kurikulum, penerapan teknologi digital, hingga peningkatan kompetensi pendidik. Padahal, persoalan paling mendasar justru terletak pada satu hal: memastikan setiap ruang kelas di seluruh pelosok negeri benar-benar memiliki guru yang mengajar.
Fakta di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang mencolok. Ribuan sekolah di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih kekurangan tenaga pengajar. Sebaliknya, di sejumlah wilayah perkotaan terjadi penumpukan jumlah guru yang tidak sebanding dengan kebutuhan. Hal ini membuktikan bahwa tantangan pendidikan bukan hanya soal kualitas, melainkan juga distribusi yang adil dan merata.
Padahal, Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Konsekuensinya, negara wajib menghadirkan layanan pendidikan tanpa memandang batas wilayah, kondisi sosial, maupun tingkat kemajuan suatu daerah. Hak anak untuk belajar tidak boleh terhenti hanya karena belum ada guru yang bertugas di tempatnya.
Dalam perspektif yang lebih luas, pemerataan guru bukan sekadar urusan administrasi kepegawaian. Ia adalah bagian dari strategi geopolitik negara untuk menjaga keutuhan bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ketika seorang guru ditempatkan di perbatasan, pulau terluar, atau pedalaman, sesungguhnya yang hadir bukan hanya pengajar, melainkan wujud nyata kehadiran negara itu sendiri.
Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang penulis lakukan dalam disertasi doktoral di bidang Manajemen Pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketersediaan guru adalah prasyarat mutlak sebelum segala bentuk pembaruan pendidikan dapat berjalan optimal. Tanpa sosok guru yang hadir di kelas, kurikulum sebaik apa pun atau teknologi secanggih apa pun tidak akan memiliki makna nyata dalam proses pembelajaran.
Berbagai langkah yang telah diambil pemerintah patut diapresiasi, mulai dari pengangkatan PPPK Guru, pemanfaatan data terpadu, hingga kebijakan khusus bagi daerah terpencil. Namun tantangan wilayah yang begitu luas menuntut pendekatan yang lebih komprehensif. Pengalaman masa lalu mengajarkan bahwa penempatan guru harus dibarengi dengan jaminan kesejahteraan, kepastian karier, serta dukungan yang memadai agar mereka betah dan berkarya dengan tenang.
Sudah saatnya pemerataan guru diletakkan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari kelengkapan sarana atau modernnya sistem, melainkan dari kemampuan negara menjamin setiap anak Indonesia, di mana pun ia berada, bertemu dengan guru yang berdedikasi, berkompeten, dan diperlakukan secara adil. Di sanalah keadilan pendidikan sesungguhnya terbangun.