LUWU. SINYALTAJAM. COM – The Samdhana Institute memfasilitasi perumusan rencana aksi bersama terkait pelibatan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Luwu baru-baru ini di Warkop Wija To Luwu.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, di antaranya BPBD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kominfo, DPD PPDI Provinsi Sulawesi Selatan, DPC PPDI Kabupaten Luwu, Tim Desa, serta perwakilan media, akademisi dan organisasi masyarakat sipil.
Fasilitasi perumusan rencana aksi bersama ini bertujuan untuk menyusun langkah strategis yang inklusif terhadap kebutuhan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, dalam menghadapi tantangan bencana dan perubahan iklim.
Meningat Kabupaten Luwu tercatat memiliki sejarah bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung, serta menjadi daerah dengan risiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim.
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu juga mengalami peningkatan signifikan menurut data BNPB/InaRISK 2021-2023. Fakta ini menegaskan bahwa pentingnya pendekatan kolaboratif dalam penanggulangan bencana, melibatkan pemerintah, masyarakat, organisasi sipil, media, sektor swasta, dan perguruan tinggi.
Lokakarya ini menghasilkan rencana aksi yang mengintegrasikan kebutuhan penyandang disabilitas dalam kebijakan dan program penanggulangan bencana dan pengurangan dampak perubahan iklim di Luwu, terutama dalam aspek mitigasi, adaptasi, serta tanggap darurat dan pascabencana.
“Rumusan dari diskusi kelompok sudah memuat hasil pikiran dan kesesuaian dengan peran masing-masing lembaga yang hadir. Nantinya dokumen ini akan kami serahkan kepada Pemda Luwu sebagai masukan dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan bencana dan pengurangan dampak perubahan iklim yang inklusif, adaptif, dengan melibatkan semua pihak, khususnya penyandang disabilitas,” ucap Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Wallacea dan Koordinator Wilayah V DPD PPDI Sulsel, Basri Andang.
Hasil itu diperkuat dari gagasan dan masukan dari beberapa narasumber sebagai pemantik, seperti Fhalupy Mahmud (Ketua PPDI Sulsel), Dr. Abdul Rahman Nur (Pembantu Rektor IV Unanda dan Pengurus Dewan Kehutanan Nasional), Ida Sapitri, S.E., M.M., (Kabid PPKLH DLH Luwu), Basir, S.Sos. (Kabid Analisis Kebencanaan BPBD Luwu), dan Andi Sri Rahayu (Ketua Forhati Luwu).
Di antaranya adalah Strategi Pelibatan Disabilitas dalam Penanganan Bencana dan Perubahan Iklim, Peran Strategis Pemerintah Daerah dan Desa Dalam Membangun Keterlibatan Kelompok Disabilitas untuk Perlindungan Lingkungan dan Penanganan Bencana, Peluang Pelibatan Disabilitas dalam Program Pro Iklim, dan Gagasan Rencana Aksi Kolaborasi Pentahelix dari Aspek OMS terhadap Kelompok Rentan, terutama Disabilitas.
Basri mengatakan bahwa kegiatan ini juga membuka ruang komunikasi antara pemda dan penyandang disabilitas, dengan harapan, hasil rumusan dapat menjadi masukan bagi Pemda Luwu untuk menciptakan sistem penanganan bencana dan perubahan iklim yang lebih inklusif dan adaptif.
“Partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses ini penting untuk memastikan tidak ada yang terabaikan, sesuai dengan prinsip SDG’s yaitu No One Left Behind,” tandas Basri yang juga sebagai pelaksana program dari The Samdhana Institute. (Zkr)
