Saksi di Sidang PTUN Makassar Mengakui Tak Pernah Melihat Pemda Kuasai Lahan Laoli

Baca lainya. www.sinyaltajam.com

MAKASSAR, SINYALTAJAM.COM – Persidangan gugatan petani Laoli terhadap Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP) di Kabupaten Luwu Timur, menghadirkan dua orang saksi dari pihak penggugat.

Dalam sidang perkara Nomor 47/G/2026/PTUN.MKS yang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, Senin (16/11/2026), kedua saksi membeberkan keterangan mengenai riwayat penguasaan, pengelolaan, serta aktivitas pertanian di lokasi objek sengketa.

Salah satu saksi, Majid, secara tegas menyatakan tidak pernah melihat maupun mengetahui adanya penguasaan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di lokasi yang kini menjadi objek gugatan.

” Tidak pernah melihat dan mengetahui bahwa Pemda memiliki atau menguasai lahan di lokasi (objek tanah),” ungkap Majid di hadapan Majelis Hakim.

Pemeriksaan kedua saksi yang berlangsung sekitar enam jam itu mengungkap sejumlah keterangan yang saling bersesuaian mengenai keberadaan dan aktivitas para petani di Dusun Laoli, Desa Harapan, sejak akhir 1990-an hingga 2026.

Saksi lainnya, yang merupakan tetangga kebun para penggugat, juga mengaku mengetahui langsung aktivitas pertanian di lokasi tersebut.

“Saya hanya tahu mereka yang mengelola dan menguasai lokasi itu, bukan Pemda Lutim,” tuturnya.

Dalam persidangan, salah satu saksi turut menguraikan awal mula dirinya membuka dan mengelola lahan tersebut pada 1998. Saat itu, ia mengaku masuk ke lokasi atas arahan Ketua DPRD Luwu.

Sejak saat itu, lahan mulai dibuka dan ditanami berbagai tanaman produktif, termasuk kakao dan merica. Aktivitas pengelolaan sempat terhenti pada 2002 karena keterbatasan biaya, sebelum kembali dilanjutkan pada 2017.

“Saya sempat berhenti tahun 2002 karena kehabisan biaya. Nanti pada tahun 2017 baru saya melanjutkan lagi. Saat itu saya mendapati tanaman dan tiang merica masih berdiri. Setelah itu saya mulai menanam lagi, seperti jengkol, merica, dan durian,” ungkap saksi.

Kesaksian mengenai keberadaan para petani juga diperkuat oleh warga setempat yang mengenal langsung para penggugat. Saksi tersebut mengaku telah mengenal mereka sejak 2016 dan mengetahui aktivitas mereka sebagai petani di kawasan Dusun Laoli.

“Saya kenal dengan para penggugat sejak tahun 2016. Mereka adalah petani yang ada di dalam lokasi di Dusun Laoli, Desa Harapan. Mereka selalu belanja di kios warung saya. Saya juga mengetahui adanya petani karena kebun mereka berdekatan dengan kebun saya,” jelasnya.

Petani Minta Penggusuran Ditunda

Di penghujung pemeriksaan saksi, para penggugat kembali menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar aktivitas di lokasi objek sengketa ditunda selama proses persidangan berlangsung.

Permohonan itu disampaikan lantaran para petani mengaku aktivitas penggusuran terhadap tanaman mereka masih berlangsung, meskipun perkara sengketa HPL tersebut tengah diperiksa di PTUN Makassar.

Bagi para petani, persoalan ini bukan sekadar sengketa administrasi pertanahan, melainkan menyangkut keberlangsungan mata pencaharian dan masa depan keluarga mereka.

Salah seorang penggugat, Asruddin, menyampaikan harapan agar Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi yang tengah dihadapi para petani, terutama terkait aktivitas penggusuran yang disebut masih berlangsung.

“Bagi pemerintah, tanah dan mata pencaharian kami mungkin hanya dianggap sebagai hambatan pembangunan. Namun bagi kami, tanah itu adalah satu-satunya sumber kehidupan, warisan, dan harga diri yang masih kami miliki. Maka dari itu, kami memohon kepada Majelis agar mengabulkan permohonan penundaan kami,” ujar Asruddin.

Permohonan tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan para petani Laoli dalam mempertahankan lahan yang mereka klaim telah dikelola selama bertahun-tahun.

Kini, para penggugat berharap proses hukum di PTUN Makassar dapat memberikan kepastian atas status administrasi pertanahan yang menjadi objek sengketa, sekaligus memastikan hak-hak mereka mendapat perlindungan selama perkara masih berjalan. Lap Tim.