Pengelolaan Dana Lembang To’yasa Akung di Toraja Utara Dipertanyakan Warga

Gambar kiri: Pos samping kantor kepala lembang. Tampak kepala lembang Agustina Dalame (kiri), dan seorang tokoh masyarakat (tengah) serta Tomy (kanan); Gambar kanan: Gedung Posyandu yang mangkrak. (dok.sinyaltajam)

MAKASSAR, SINYALTAJAM. COM – Pengelolaan dana lembang dan realisasi pembangunan di Lembang To’yasa Akung, Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara (Torut), menjadi sorotan warga. Mereka mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran, termasuk sejumlah dana yang disebut-sebut diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.

Sorotan tersebut tertuju kepada Kepala Lembang To’yasa Akung, Agustina Dalame. Warga meminta penjelasan terbuka mengenai penggunaan dana lembang selama kepemimpinannya, termasuk dana LKMD dan dana aspirasi anggota dewan.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya dana aspirasi anggota dewan sekitar Rp70 juta yang menurutnya diperuntukkan bagi pembangunan jalan.

“Waktu pencalegan ada uang dewan ke kita sekitar Rp70 juta untuk jalan, tetapi dipakai untuk pasang prasasti dana desa,” ungkap warga tersebut.

Untuk mengklarifikasi informasi itu, awak media Sinyal Tajam (ST), Eli Malino dan Tomy, mendatangi kantor Lembang To’yasa Akung dan menemui Agustina Dalame, belum lama ini.

Namun, pertemuan berlangsung di pos samping kantor lembang. Saat itu, terlihat tiga pria lainnya duduk bersama kepala lembang dalam sebuah diskusi.

Dalam kesempatan tersebut, awak media meminta penjelasan mengenai pengelolaan dana lembang, realisasi pembangunan, serta penggunaan sejumlah anggaran lain yang menjadi pertanyaan warga.

Agustina menyebut anggaran Lembang To’yasa Akung sangat terbatas. Namun, penjelasan tersebut belum disertai rincian mengenai besaran anggaran, program yang telah dilaksanakan, maupun pertanggungjawaban penggunaan dana selama masa kepemimpinannya.

Selain dana lembang, warga juga mempertanyakan dana BUMLEM sebesar Rp84 juta yang disebut merupakan dana peninggalan pemerintahan kepala lembang sebelumnya, Ruben Riu Mallisa.

Ruben diketahui pernah tersangkut perkara tindak pidana korupsi dana lembang dan dijatuhi hukuman penjara pada 2022.

Persoalan lain yang turut disorot adalah pembangunan gedung Posyandu yang hingga kini disebut belum rampung alias mangkrak.

Menurut keterangan warga, pada akhir masa jabatan Ruben pada 2019, pembangunan Posyandu belum selesai. Warga kemudian mempermasalahkan kelanjutan proyek tersebut.

“Waktu habis periode kepala lembang yang dulu tahun 2019, dia tidak sempat menyelesaikan pembangunan Posyandu. Akhirnya gaduh masalah ini. Kepala lembang yang dulu kemudian mentransfer sisa dana Posyandu sekitar Rp123 juta dengan harapan pembangunan dilanjutkan,” beber warga.

Namun, menurut warga tersebut, pembangunan Posyandu tidak kunjung diselesaikan hingga saat ini.

Awak media kembali mengkonfirmasi Agustina Dalame melalui pesan WhatsApp pada Minggu (22/11), khususnya terkait kondisi bangunan Posyandu yang disebut mangkrak dan dana kelanjutan pembangunannya.

Hingga berita ini tayang, Agustina belum memberikan tanggapan meskipun pesan konfirmasi telah terbaca.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui dinas terkait segera turun tangan melakukan penelusuran dan meminta klarifikasi atas berbagai persoalan tersebut.

Transparansi anggaran, kejelasan realisasi kegiatan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana lembang dinilai penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan polemik di tengah masyarakat. (em-nato)