MAKASSAR. SINYALTAJAM. COM – Mengelola keuangan lembang (red, desa) dengan perencanaan pembangunan, jika tidak transparan, pasti saja mendapat perlawanan dari warga masyarakat di lembang itu. Hal ini juga dialami Kepala Lembang (Kalem) Lempo Poton di Kecamatan Rindingallo, Toraja Utara. Yohanes Lapu, sang kalem, diduga tidak transparan selama ini dalam mengelola Dana Lembang dan pelaksanaan pembangunan. Akibatnya ia disorot warganya sendiri.
Ironisnya, kata seorang warga lokal yang enggan disebut namanya, sejak menjabat kepala lembang, Yohanis yang pensiunan kepala sekolah itu, diduga menunjuk dan mengangkat istrinya sendiri menjadi bendahara lembang. “Tidak tahu kalau sekarang ini apakah sudah berubah, dia ganti istrinya, atau masih tetap,” kata warga tersebut, baru-baru ini. Begitu pula dalam melaksanakan pembangunan seperti membangun jembatan serta lainnya.
“Biasanya kan ada tandanya seperti pemasangan prasasti, ini saya lihat sepertinya tidak ada, padahal kalau tidak salah itu dianggarkan,” ujar warga lagi ditemui di Lembang Poton. Warga ini meminta instansi terkait seperti Inspektorat agar memverifikasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepala lembang tersebut atau pihak BPK RI diminta mengaudit pertanggungjawaban keuangan dan pembangunan di Lempo Poton dari 2022-2025. (em)
