LUTIM.SINYALTAJAM.COM– Mediasi antara warga Desa Atue dan manajemen PT Prima Utama Lestari (PUL) yang difasilitasi pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur, Jumat (13/11/2026), belum menghasilkan kesepakatan.
Pertemuan yang berlangsung di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu Timur itu membahas kekhawatiran sebagian warga terhadap rencana pengeboran eksplorasi nikel PT PUL di wilayah Desa Atue.
Persoalan utama yang mengemuka adalah potensi terganggunya sumber mata air yang disebut-sebut menjadi kebutuhan masyarakat di lima desa, yakni Atue, Ussu, Manurung, Lakawali, dan Lakawali Pantai.
Namun, dalam forum tersebut warga belum dapat menunjukkan secara rinci titik lokasi maupun jumlah sumber mata air yang dikhawatirkan terdampak oleh rencana pengeboran.
Kondisi itu membuat pembahasan belum bisa melangkah pada kesimpulan mengenai ada atau tidaknya potensi gangguan terhadap sumber air yang dimaksud.
Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, akhirnya memutuskan menskorsing mediasi hingga Senin mendatang. Pembahasan akan dilanjutkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), setelah terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan bersama untuk memastikan lokasi sumber mata air yang dipersoalkan.
Dalam pertemuan itu, setelah mendengarkan aspirasi warga, pimpinan DPRD memberikan kesempatan kepada pihak perusahaan untuk menjelaskan rencana kegiatan pengeboran.
Kepala Eksternal PT PUL, Al Hifni, mengawali penjelasannya dengan menampilkan dua peta lokasi rencana pengeboran melalui layar proyektor.
Peta pertama memperlihatkan lokasi di wilayah Desa Ussu, termasuk gambaran sumber mata air di sekitar area tersebut. Namun, sebelum penjelasan selesai, warga menyatakan tidak mempermasalahkan lokasi pertama.
“Baik, kalau begitu clear ya, untuk Ussu tidak ada masalah terkait pengeboran ini,” kata Al Hifni, yang kemudian mendapat persetujuan warga.
Penjelasan selanjutnya beralih ke peta kedua, yakni lokasi rencana pengeboran di Desa Atue dengan luas area sekitar 30 hektare. Di lokasi tersebut, perusahaan merencanakan sembilan titik pengeboran.
Meski demikian, Al Hifni menjelaskan bahwa hingga saat ini pengeboran belum dilakukan. Perusahaan masih melakukan survei awal terhadap kondisi lapangan.
Berdasarkan hasil survei sementara, sejumlah titik dinilai sulit untuk dikerjakan karena kondisi geografis, bahkan terdapat lokasi dengan tingkat kemiringan yang mencapai 90 derajat.
Dalam peta yang ditampilkan perusahaan, tidak terlihat adanya aliran air atau titik sumber mata air sebagaimana yang dikhawatirkan warga.
Karena itu, pihak PT PUL meminta warga menunjukkan secara jelas posisi sumber mata air yang dimaksud agar dapat menjadi bahan pertimbangan bersama.
“Karena pengeboran ini belum sama sekali dilakukan, untuk saling menguatkan, kami meminta warga memberikan masukan di mana letak sumber mata air itu, sehingga bisa dijaga bersama-sama,” ujar Al Hifni.
Permintaan tersebut kemudian ditindaklanjuti Ketua DPRD dengan meminta warga menunjukkan titik sumber mata air yang menjadi dasar penolakan sebagian masyarakat terhadap rencana pengeboran.
Namun, dalam forum itu belum ada penunjukan titik lokasi secara pasti yang dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi sumber air tersebut.
Al Hifni juga menegaskan bahwa kegiatan yang direncanakan perusahaan masih berada pada tahap eksplorasi, bukan eksploitasi atau penambangan. Menurutnya, seluruh kajian teknis dan lingkungan akan menjadi bagian yang harus dipenuhi dalam proses kegiatan tersebut.
Ia menjelaskan, pengeboran eksplorasi merupakan tahapan untuk memperoleh data mengenai potensi dan cadangan mineral nikel. Pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan perizinan, aspek lingkungan, serta keselamatan kerja.
Sementara itu, Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan langsung untuk menutup ataupun memberikan izin operasional kepada perusahaan tambang yang perizinannya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Namun, ia memastikan DPRD tetap akan berpihak pada kepentingan masyarakat apabila ditemukan persoalan yang berpotensi merugikan lingkungan dan kehidupan warga.
“Kalau ada perusahaan tambang yang hanya ingin merusak, DPRD bersama masyarakat akan menentang aktivitas perusahaan itu. Sebaliknya, kalau tidak ada masalah, kita juga tidak boleh menghambat operasional perusahaan. Kewenangan DPRD hanya sebatas menerbitkan rekomendasi yang disampaikan kepada bupati. Selanjutnya menjadi urusan bupati selaku eksekutif,” tegas Ober Datte.
Ia menambahkan, apabila dalam peninjauan lapangan nantinya ditemukan sumber mata air yang memang harus dilindungi, persoalan tersebut perlu dibicarakan bersama untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak.
Menurutnya, musyawarah dan pembuktian langsung di lapangan menjadi langkah penting agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi didukung fakta dan kondisi sebenarnya.
Dalam mediasi tersebut, Ober Datte didampingi anggota DPRD lainnya, HM Siddiq BM dan Hj. Harisah Suharjo.
Menariknya, forum mediasi juga memperlihatkan adanya perbedaan sikap di tengah masyarakat Desa Atue. Selain kelompok warga yang mempersoalkan rencana pengeboran karena khawatir terhadap sumber mata air, terdapat pula kelompok masyarakat yang mendukung aktivitas PT PUL.
Kelompok pendukung tersebut cenderung menginginkan agar setiap persoalan terkait rencana kegiatan perusahaan diselesaikan melalui musyawarah dan dialog, bukan dengan cara saling memaksakan kehendak.
Meski terdapat perbedaan pandangan, seluruh rangkaian mediasi berlangsung dalam suasana damai dan tertib hingga forum ditutup oleh Ketua DPRD.
Kini, kepastian mengenai keberadaan dan posisi sumber mata air yang dikhawatirkan warga menjadi pekerjaan rumah dalam agenda lanjutan Senin mendatang. Peninjauan lapangan bersama diharapkan dapat memberikan gambaran faktual sebelum DPRD melanjutkan pembahasan melalui RDP. Tim.
